Magelang, Harianjateng.com – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang) yang mengatasnamakan aliansi Mahasiswa Magelang mengadakan aksi 121 di depan kantor DPRD Kota Magelang (Kamis, 12/01/2017).
Aksi yang sudah diketahui oleh polsek sejak 2 hari yang lalu tersebut berlangsung dengan damai di depan pelataran kantor DPRD, dan di lanjutkan menuju depan kantor Wali kota KOta Magelang. Aksi tersebut diikuti oleh seluruh ormawa UMMgl, mulai dari IMM, BEM dan UKM.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Kodri mengatakan bahwa aksi berjalan lancar dan sesuai yang direncanakam. ” Alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai rencana dan bisa bertemu dengan perwakilan instan pemerintahan daerah dan bisa menyamoaikan apa yang di tuntut oleh mahasiswa”, ungkap Kodri. Walaupun di akhir aksi di warnai dengan insiden yang di luar dugaan, yaitu aksi saring dorong dengan aparat keamanan. Dan pada aksi ini terjadi insiden yang tidak diinginkan karena adanya pihak polisi membubarkan aksi secara paksa ketika kami melakukan aksi di tugu Adipura”, tambah Kodri.
Kepala kesbang Insinyur Eri Widyosaptoko,M.Si selaku wakil dari Pemerintah Kota Magelang yang menemui mahasiswa memberikan kesempatan bagi para demonstran untuk menyampaikan petisinya secara damai dan beretika. “Silakan para mahasiswa diwakii oleh satu orang, menyampaikan petisinya. Dan silahkan sampaikan dengan etika mahasiswa yang baik,” kata Eri.
Dalam aksi 121, Aliansi Mahasiswa Magelang mengajukan beberapa petisi, diantaranya kebijakan pemerintah yang beum pro rakyat. Selain itu adanya penolakan para mahasiswa terhadap keniakan harga bahan pokok, dan meninjau kembali serta merevisi atas PP no.60 tahun 2016 tentang kenaikan pajak kendaraan yang meningkat dari biaya sebelumnya. Dan petisi terakhir yaitu stop tenaga kerja asing. Mahasiswa menuntut agar petisi tersebut di tanda tangani pihak walikota sebagi bukti administratif dan dapat dikirim ke kantor pusat pemerintahan.
Dukungan penuh diberikan pihak Universitas kepada para mahasiswa yang melakukan demo. Hal ini terlihat dengan turut sertanya Mujahidun, wakil rektor 3 UMMgl dalam kegiatan tersebut. Mujahidun menyesalkan bahwa seharusnya aksi mahasiswa ini dilakukan dengan jalan kaki dari kampus 2. “Seharusnya mahasiswa melakukan aksi dengan berjalan dari kampus, jadi ada dinamika yang dipandang dari masyarakat, tidak seperti tadi menggunakan motor,” Ungkap Mujahidun. Mujahidun juga menambahkan, bahwa seharusnya pemerintah menyediakan tempat mediasi atau arena terbuka sebulan sekali untuk mendengarkan aspirasi rakyat atau mahasiswa. “Jangan tiba-tiba menekan mahasiswa, karena mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasinya,”tambah Mujahidun. (Red-HJ99/Hms).
