Oleh Yudhie Haryono – Rektor Universitas Nusantara
Apa yang belum maksimal dalam tata arsitektur politik-ekonomi kita? Membangun desa. Padahal, itulah pernyataan paling mendasar dari ekonomi politik konstitusi kita. Karena desa dan wilayah laut begitu luas di Indonesia, maka desain kita untuk pembangunan politik dan ekonomi harus sangat ‘memuliakan desa’. Ini argumen pertama.
Dus, jika ingin memperkuat ekonomi politik kita, desa harus menjadi pemain utama dalam pembangunan negara. Karena, suplai pangan terbesar ada di desa; suplai tenaga kerja juga dari desa; SDA kita juga berpusat di desa. Ini argumen kedua. Di luar itu, desa juga memiliki pola kehidupan sebagai ‘cara hidup sehat dalam berbangsa’. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berorientasi pangan, papan, sandang dan pekerjaan untuk mewujudkan swasembada harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi kita. Ini argumen ketiga.
Suatu bangsa tidak dapat berdiri sendiri jika tidak mandiri dalam pangan, papan, sandang, sekolahan dan kesehatan. Tanpa ‘desa swasembada’ maka makanan, perumahan, pakaian dan lapangan pekerjaan tidak akan diproduksi dengan baik dan luas.
Singkatnya, membangun Indonesia berarti membangun desa. Bagaimana caranya? Pesiden Prabowo menargetkan hadirnya 70.000 koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mempercepat pengentasan kemiskinan di desa.
Tentu saja, swasembada desa dapat dicapai lebih cepat dengan membentuk tiga lembaga yang akan menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi di pedesaan. Tiga lembaga ini harus ditopang agensi pancasilais yang terus harus dicetak via pendidikan formal, informal dan non formal. Dus, kurikulum trias ekonomika desa menjadi keharusan dan pokok.
Tiga lembaga itu adalah: Pertama, koperasi desa seperti yang sedang dibuat pemerintah. Ini harus ada untuk mengembangkan desa. Diharapkan lembaga ini fokus pada sektor manufaktur. Secara teknis, koperasi desa membeli semua produk yang dihasilkan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut.
Kedua, unit usaha desa. BUMDES menjadi lembaga yang dirancang untuk fokus pada sektor pasar. Menjual produk desa dan menciptakan pasar yang sehat bagi desa adalah tugas utama lembaga ini. Secara teknis, pertanian desa membeli hasil panen yang dikumpulkan oleh koperasi desa. Sehingga koperasi desa mendapat untung dari penjualan hasil panen dan industrinya. Unit usaha desa kemudian memasarkan ke tingkat konsumen sehingga lembaga ini juga diuntungkan.
Ketiga, bank desa. Lembaga ini fokus pada sektor permodalan. Untuk menjaga eksistensi lembaga ini, perlu memaksimalkan fungsi simpan-pinjam. Selain masyarakat desa, dua lembaga lain (koperasi dan perusahaan komersial) juga menawarkan opsi simpan pinjam. Semoga bank desa mendapat manfaat darinya.
Ketiga lembaga tersebut mewakili ‘trias ekonomi desa’. Pertanyaannya, siapa pemilik tiga lembaga di atas? Di situlah menjadi menarik. Ketiga lembaga ini tidak boleh dikuasai siapa pun selain pemerintah dan warga desa. Secara teknis, tiga lembaga tersebut menerbitkan saham di mana setiap penduduk desa dewasa memiliki bagian yang sama nilainya.
Syarat untuk menerima saham adalah dengan membuka rekening atau tabungan di bank desa. Hal ini memungkinkan penduduk desa dewasa untuk menerima dividen yang sama dari tiga lembaga pada setiap akhir tahun anggaran. Dividen dibayarkan langsung ke rekening tabungan bank desa.
Dengan cara ini, pemerataan kekayaan dapat diciptakan. Jika semua desa di Indonesia menerapkan ini, mereka akan menjadi kuat dan mandiri secara ekonomi dan politik untuk menegakkan kedaulatan, menciptakan kemakmuran dan mendukung pemerintahan kabupaten/kotamadya, provinsi dan pusat yang bersih dan kuat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, melaksanakan program organisasi, manajemen, keuangan, permodalan, dan pengembangan usaha yang lebih baik dari tahun ke tahun, serta mengkaji dan menata ulang prosedur perbaikan tersebut untuk mencapai visi masa depan yang lebih baik, harus dikerjakan demi pemberdayaan dan pengembangan.
Ada satu tujuan besar yang harus dicapai jika ekonomi pedesaan ingin diberdayakan. Yaitu kesejahteraan dan kelangsungan hidup komunitas pedesaan dari gempuran ekonomi kapitalis dan neoliberal.
Salah satu contohnya adalah pengembangan perusahaan desa yang besar, efisien, mandiri dan dapat diandalkan melalui kegiatan manufaktur, perdagangan, jasa dan transaksi lainnya. Namun semua itu harus didukung oleh pemegang saham yang benar-benar konsisten, tanpa membedakan suku, agama atau ras. Masyarakat juga harus mampu menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dengan kemauan dan keinginan yang tulus untuk mentransformasi kehidupan ekonominya secara berkelimpahan.
Masing-masing kita tentu memiliki prinsip berbeda dalam hidup. Karena itu, jika saya jadi presiden pastilah memiliki kebijakan untuk melakukan yang terbaik ketika kebijakan ini direalisasikan. Atas nama ilmuwan Indonesia, saya berjanji, untuk menekankan kepada semua penanggung jawab negara harus memenuhi tugas dan kewajibannya.
Saya ingatkan bahwa adalah tugas manusia untuk saling mengingatkan. Jadi, jangan khawatir tentang posisi tinggi atau rendah. Saya ingin kita tidak hanya bangga dengan namanya, tetapi juga memiliki semangat politik yang hidup dan sehat. Sebab, yang harus hadir adalah, “pemimpin sukses adalah pemimpin yang bisa membawa kesuksesan bagi semua orang.”(*)
