Semarang, Hariansemarang.id – Kabid Pengkajian dan Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, aktif berpartisipasi dalam Sosialisasi Survei Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan survei IRT secara nasional guna memetakan potensi ancaman terorisme di berbagai daerah.
Acara yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) ini menghadirkan sejumlah Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT dari berbagai provinsi, termasuk Ahmad Ro’uf sebagai perwakilan Jawa Tengah. Turut hadir Darmadi (Kalimantan Barat), Johny P. Lengkong (Sulawesi Utara), Hasan S. Panigoro (Gorontalo), Mukhdiansyah (Kalimantan Selatan), dan Izak (Papua Selatan).
Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-FKPT dalam mendukung keberhasilan survei ini. “Survei IRT bukan sekadar pengumpulan data, tapi fondasi untuk menyusun strategi pencegahan terorisme yang tepat sasaran, khususnya di Jawa Tengah,” ujarnya.
Sosialisasi dibuka oleh Reno Fitria Sari, Staf Bidang Pengkajian dan Penelitian Subdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Teguh Pramono dan Lilik Purwandi (Alvara Research Center) mengenai metodologi dan implementasi survei.
Sebagai Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT Jawa Tengah, Sekretaris PC ISNU Kota Semarang itu menyatakan kesiapannya untuk segera merekrut dan melatih enumerator survei IRT di wilayahnya. “Kami akan prioritaskan enumerator yang memahami dinamika lokal agar hasil survei akurat dan berdampak nyata,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan BNPT yang menekankan pentingnya coaching bagi enumerator sebelum turun lapangan. Hasil survei nantinya akan menjadi acuan kebijakan pencegahan terorisme, termasuk program deradikalisasi dan penguatan moderasi beragama.
Dengan kontribusi aktif para Kabid FKPT, BNPT optimis survei IRT 2025 dapat terlaksana efektif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menekan risiko terorisme di Indonesia. (HS11).
