Oleh Yudhie Haryono – Presidium Forum Negarawan
Terorisme Ekonomi. Inilah postulat terbaik yang sedang terjadi di republik Indonesia. Bentuknya lima: 1) Perang dagang~via kurs bebas; 2) Pemiskinan massal; 3) Kesenjangan akut; 4) Utang yang sangat menggunung; 5) Stagflasi.
Apa yang harus dikerjakan negara? Presiden Prabowo merespon dengan lima program ekonomi merah putih: 1) Memproduksi koperasi secara masal di tiap desa; 2) Menghidupkan SWF berupa Danantara; 3) Menghadirkan Bank Emas/bullion bank; 4) Memperluas lapangan pekerjaan dengan program “makan bergizi gratis” (MBG); 5) Merealisasikan rumah rakyat terjangkau.
Soal koperasi menjadi sangat penting. Ini bukan hanya soal ideologis tetapi juga konstitutif dan paradigmatif: bukan sekedar perang pemikiran dan pertempuran kejeniusan tetapi soal hidup matinya “jati diri” bangsa ini. Jadi “peran koperasi ini” jauh lebih subtantif dari segala usaha “ekonomi nasional” sekaligus kepentingan nasional. Dimensinya meliputi ontologis, epistemologis sekaligus aksiologis.
Maka, memenangkan koperasi (karena refleksi dan proyeksinya) adalah memenangkan Pancasila dan konstitusi kita. Sedangkan, memenangkan Pancasila dan konstitusi berarti memenangkan warga negara sekaligus usaha melestarikan warisan pemikiran para pendiri republik. Dus, sangat genting dan penting sekaligus subtantif.
Kita tahu, pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang asli, menempatkan koperasi baik dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekonomian nasional juga sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dus, koperasi merupakan pemain dan lembaga inti, utama, ultima, tradisi dan kurikulum perekononian kita.
Sesungguhnya, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian nasional sekaligus lokal. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam seluruh sistem perekonomian nasional.
Muhammad Hatta (1947) berargumen bahwa, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mengutamakan mental/karakter; bersifat kemasyarakatan; kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan; digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia; menentang segala paham yang berbau kolonialisme (individualisme dan kapitalisme).
Asas kekeluargaan yang menjadi ruh dasar dari ekonomi Indonesia, dalam penjelasan dari naskah asli UUD 1945 disebutkan secara langsung bahwa koperasilah wujud dari asas kekeluargaan yang menjadi pelaku pertama pembangunan sekaligus pondasi ekonomi Indonesia dengan prinsip kebersamaan yang menjadi role model dari perekonomian kita.
Koperasi Merah Putih
Pemerintah hari ini walaupun sangat serius menghadirkan koperasi (merah putih) sepertinya belum menyadari bahwa warga negara kondisinya sangat krisis sehingga kritis. Mereka menuntut tersedianya lapangan kerja di segala bidang, dimudahkan segala urusan kehidupan serta adanya implementasi penegakan hukum yang jelas dan keras atas sejumlah kasus besar yang tak habis-habis. Mereka mengharap revolusi total.
Artinya, bila situasi dan kondisi sosial saat ini diabaikan oleh pemerintah, maka pilihan pahit yang terjadi secara nasional adalah konflik sosial dan “distrust society” berkepanjangan yang pada akhirnya kita bangkrut dan bisa bubar.
Mengantisipasi hal itu, tak ada pilihan lain kecuali kita bersama harus secepatnya merealisasikan koperasi merah putih dan secepatnya menyehatkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ini adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan keuangan Koperasi dan BUMN agar dapat beroperasi secara cepat, tepat, transparan, adil dan profesional.
Dua kerja raksasa ini bertujuan untuk memastikan Koperasi dan BUMN memberikan lapangan pekerjaan, mendelet krisis dan menyehatkan jiwa krisis sehingga bermanfaat bagi negara, warga negara, serta menumbuhkan sekaligus memeratakan ekonomi sambil mentradisikan keadilan ekonomi politik di seluruh negeri. Inilah ciri negara Pancasila.(*)
