KADIN Jateng Harapkan Adanya Reformasi Birokrasi Capai Target RPJMD

Suasana FGD di BAPPEDA Jateng.

Semarang, Harian Jateng – Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam memaksimalkan program pemerintah, diperlukan kemampuan leadership, pelayanan yang professional, regulasi yang taat hukum serta pendataan yang faktual dan valid.

Hal itu disampaikan oleh Ferry Firmawan, Ph.D, Kamis (15/10/2015), saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Tematik dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam rangkaian Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018” di Ruang Pertemuan Lantai VI BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah yang tidak sesuai harapan di tahun 2015, sehingga perlu untuk melakukan evaluasi RPJMD agar pemerintah dapat melakukan perbaikan. Pencapaian angka kemiskinan di Jawa Tengah berkisar 13,58 % dari target 9,05 % pada tahun 2015. Dari data BPS Jateng, menyebutkan bahwa pada bulan Maret 2015 kemiskinan di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan mencapai 4.577 juta orang atau naik 15,21 ribu orang dibandingkan pada September 2014 sebesar 4.562 juta orang.

Kenaikan tersebut, diantaranya disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan terjadinya PHK besar-besaran di Jawa Tengah. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi, menyebabkan kebijakan maupun program yang dijalankan cenderung tidak tepat sasaran dan bergeser dari target.

“Orientasi rekruitmen dan promosi jabatan yang cenderung berdasarkan kedekatan atau politis, supremasi hukum sering tidak ditegakkan, sering terjadinya “illegal negoitation” saat masuk pada ranah perizinan/peraturan dan program yang hanya sebatas ceremonial merupakan factor penting yang menyebabkan pemerintah gagal mencapai target RPJMD. Untuk itu, Negara harus hadir dalam setiap permasalahan yang ada serta berupaya untuk meningkatkan kinerja serta sinerginya kepada semua stakeholder agar saling mendukung kebijakan yang ditetapkan” saran Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Tengah tersebut.

Sebagai pengusaha, Ferry menyampaikan peran penting para pengusaha dalam meningkatkan perekonomian Jawa Tengah serta mengentaskan kemiskinan melalui lapangan pekerjaan yang dihasilkan. Jawa Tengah merupakan destinasi bisnis yang menggiurkan bagi investor, karena banyak potensi yang bisa diambil. Kita patut mensyukurinya, namun regulasi dan pelayanan birokrasi terkadang menyebabkan pengusaha illfeel untuk membuka Industri di sini.

“Pajak dan Retribusi Daerah dari pengusaha menyumbang sebagian besar PAD. Maka, perbaikilah sinergitas antara pemerintah dan pengusaha” sarannya.

Narasumber lainnya, Prof. Sony Herru Priyanto UKSW Salatiga menyampaikan, bahwa perlu adanya paradigma baru yang dijadikan landasan bagi birokrasi. Saat ini, pemerintah cenderung menerapkan program berupa “bantuan” kepada masyarakat miskin. Ia menyarankan jika program diganti berupa “jaminan” sehingga akan menginisiasi partisipasi dari masyarakat terhadap program yang dijalankan.

“Kita banyak menemui permasalahan yang terjadi akibat digelontorkannya bantuan, namun jika diganti dengan jaminan akan lebih kondusif. Masyarakat kita saat ini masih ada yang bermental miskin, meskipun faktanya mereka sudah berkecukupan. Pola pikir ini yang perlu kita benahi” ungkapnya. (Red-HJ44/Foto: MSFI/Harian Jateng).