Suasana upacara Hari Nusantara 2015 oleh Polres Pemalang, Senin (14/12/2015). |
Pemalang, Harian Jateng – Bertempat di halaman mapolres Pemalang, Senin (14/12/2015) tepat pukul 07.00 WIB, Kapolres Pemalang AKBP Kingkin Winisuda, S.H. S.I.K memimpin upacara peringatan Hari Nusantara ke – 15 tahun 2015.
Upacara diikuti oleh Wakapolres Kompol Prawoko, S.E, Para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, Perwira staf, Anggota staf dan PNS Polri Polres Pemalang.
Kapolres Pemalang selaku irup membacakan cuplikan amanat tertulis Menteri Kelautan dan Perikanan SUSI PUDJIASTUTI selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia,”Deklarasi Djuanda merupakan sebuah pernyataan mengenai wilayah luas indonesia. Secara nyata disampaikan bahwa laut Indonesia adalah perairan di antara dan di dalam kepulauan Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia.
Dengan pandangan visionernya, para pendiri Republik ini melihat bahwa laut teritorial yang hanya dibatasi sejauh 3 mil akibat warisan imperalisme, akan membawa dampak negatif. Hal ini membayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) karena pada akhirnya wilayah Indonesia terkotak-kotak dan ada jarak antara satu pulau dengan yang lain. Perjuangan untuk mempertahankan kepentingan nasional berujung pada pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (the biggest archipelagic state) pada tahun 1982 seperti tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional.
Oleh karenanya, tidak beralasan bagi kita untuk tidak memperingatinya setiap tahun. Deklarasi Djuanda tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah NKRI serta Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan Kabinet Kerja menegaskan bahwa Bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut, Samudra, Selat dan memunggungi Teluk.
Sebagai Negara Maritim, Samudra, Laut, Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban kita. Dengan menjadikan poros maritim dunia sebagai sebuah cita – cita, maka Indonesia harus menegakkan baik kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan wilayah NKRI. Untuk itu, agenda pembangunan Nasional harus di topang oleh 5 Pilar utama, yaitu : Pembangunan kembali budaya maritim, Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konejtivitas maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
Dengan kesadaran tersebut, kita harus menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan Nasional, pembangunan yang terintegrasi dengan kepulauan terluar dan atau terpencil untuk mewujudkan Indonesia yang mampu mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan,” tegas kapolres. (Red-HJ99/Joko Longkeyang).