 |
| Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo (tengah). |
Batang, Harianjateng.com – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan sejumlah lembaga, terutama menyangkut praktik pembangunan berbasis hak asasi manusia, karena dinilai minim kasus korupsi.
Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, di Batang, Kamis (11/8/2016), mengatakan penilaian tersebut tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terutama menyangkut keuangan dalam menjalankan pembangunan.
“Sebagai langkah mendasar dalam melakukan pembangunan adalah memperkuat transparansi. Kalau pemerintah sudah transparan maka rakyat percaya dan mengajak mereka bekerja sama menuntaskan pembangunan,” katanya.
Penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 itu mengatakan pelaksanaan pembangunan tidak boleh bertentangan dengan HAM karena hakikatnya adalah peningkatan standar hidup, keseimbangan, dan kebahagiaan.
“Keberhasilan membangun daerah merupakan tujuan akhir kebahagiaan dari semua kerja pemerintah. Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Peneliti Komisi Nasional HAM, Pihri Buaera, mengatakan Kabupaten Batang adalah daerah pertama yang didatangi oleh mereka karena sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.
“Kami harus mulai dari yang terbaik meski jajaran birokrasi atau bupati tidak pernah secara eksplisit mengatakan pembangunan berbasis HAM,” katanya.
Ia mengatakan petimbangan dirinya memilih Pemkab Batang untuk lokasi studi banding karena daerah ini memiliki tingkat korupsi yang minim.
“Pemberantasan korupsi merupakan aspek penting dalam pembangunan berbasis HAM.
Selain Kabupaten Batang yang dinilai minim korupsi, Komnas HAM memilih beberapa daerah lain sebagai lokasi studi yaitu DKI Jakarta, Trenggalek, dan Tanjung Pinang,” katanya. (Red-HJ99/ant).
