Semarang, Hariansemarang.id – Konflik warga perumahan Mahapahit Estat vs Satpol PP Kota Semarang masalah portal terus berlanjut.
Merespons somasi tiga kali Satpol PP Kota Semarang untuk bongkar portal, kuasa hukum warga perumahan Majapahit dari LKBH Garuda Yaksa, mengirimkan surat terbuka ke Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Surat terbuka itu, warga perumahan Majapahit Estat minta perlindungan hukum kepada Gubernur Jawa Tengah, dari tindakan arogan Satpol PP Kota Semarang itu. Kuasa hukum warga menegaskan portal itu nggak menyalahi aturan kok.
“Portal yang berada di Jalan Taman Majapahit Tengah tersebut tidak melanggar Perda Kota Semarang karena sudah memiliki izin yaitu berdasarkan notulen-notulen rapat yang dihadiri warga, pengembang perumahan dan pemangku wilayah setempat,” tegas kuasa hukum warga Perumahan Majapahit Estat, Adya Nurnisa dalam rilisnya dikutip Kamis 10 Februari 2022.
Adya menjelaskan bukti kesepakatan pembangunan portal itu lengkap kok dan disetujui semua pihak yang terkait lho. Kenapa baru belakangan jadi masalah.
Adapun bukti yang dilampirkan LKBH Garuda Yaksa dalam surat perlindungan hukum ke Gubernur Ganjar yaitu
1.Notulen Rapat Tertanggal 25 Agustus 2020 yang dihadiri Pengurus RW, Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 06 bertempat di Balai Rukun Warga Perumahan Taman Majapahit Estat.
2.Notulen hasil rapat tanggal 31 Agustus 2020 yang dihadiri pihak Majapahit Regency (RT 06), Pihak Taman Majapahit Estat (RT 01, RT 02, RT 03), Pengurus RW dan Pihak PT.Kekancan Mukti, bertempat di Kantor PT.Kekancan Mukti.
3.Notulen rapat tanggal 15 Januari 2021 yang dihadiri Lurah Pedurungan, Babinkamtibmas Pedurungan Lor, Pengurus RW, Pihak Majapahit Regency dan Pihak Taman Majapahit Estat.
4.Notulen kesepakatan tertanggal 02 Februari 2021, pukul 10.00 WIB bertempat di Balai Kelurahan Pedurungan Lor.
“Adapun arogansi pemberian tiga kali Surat Somasi Bongkar Portal tersebut sangat menciderai rasa keadilan bagi 170 Kepala Keluarga di Perumahan Taman Majapahit Estat,” jelas Adya.
Adya dan tim kuasa hukum lainnya berharap dengan surat terbuka kepada Gubernur Ganjar ini bisa memberikan rasa keadilan bagi warga yang dizalimi oleh Satpol PP Kota Semarang.
Surat terbuka kepada Gubernur Jawa Tengah ini ditembuskan ke Kapolda Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Wali Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Kepala Kantor Kecamatan Pedurungan, Kepala Kantor Kelurahan Pedurungan Lor, Ketua RW 06 Kelurahan Pedurungan Lor dan Ketua RT 01, 02, 03 di lingkungan RW 06 Kelurahan Pedurungan Lor.
