Konflik Negeri Sawai Masihulan dan Rumaolat ; Amputasi Bantuan Kemanusiaan di Tengah Jalan

Hariansemarang.id – Konflik horizontal yang terjadi pada tanggal 03 april 2025 antara Negeri Sawai dengan negeri administratif Masihulan serta dusun Rumaolat, banyak menuai tanggapan publik. Perjalanan panjang hubungan sejarah sosial hingga kini berubah menjadi luka sosial, mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Konflik yang dimulai dari penembakan terhadap warga Negeri Sawai dan pembakaran sebenarnya bukanlah an sich kausa awal peristiwa ini, akan tetapi berbagai akulumasi gesekan sosial yang sangat mencedrai pranata adat Negeri Sawai, kesaksian palsu kepala pemerintah Negeri Masihulan mendukung Hualau dalam sidang tapal batas, perusakan tanaman dan pembakaran rumah milik masyarakat Sawai serta pemalangan jalan.

Publik merespon peristiwa ini dengan berbagai unggahan di media sosial hingga media online yang tidak komperhensif. Freaming publik dibentuk dan diarahkan bahkan membangun konklusi yang minim validasi informasi terhadapat koherensi peristiwa.

Publik akhirnya bersimpati dengan berbagai bantuan kemanusiaan yang masuk mulai dari pemerintah hingga organisasi-organisasi keagamaan kemasyarakatan.

Pemerintah dengan cepat menangani masalah ini, tanggal 04 april pemerintah kabupaten, bupati, wakil bupati, ketua DPRD kab bersama gubernur Maluku, kapolda dan pangdam hadir menghadap masyarakat. Narasi pemerintah selalu muncul dengan kredo “Orang Basudara”, “Pela Gandong” hingga “Potong di kuku rasa di daging” menjadi instrumen pamungkas menyelesaikan koflik masyarakat, bahkan telah menjadi suatu entitas yang dipercayai masyarakat Maluku. Kredo ini menjadi jaringan intersubjektif orang Maluku memandang penyelesaian konflik, walaupun narasi ini sebenarnya jauh dari penyelesaian akar masalah.

Pada tanggal 20 april 2025 lalu, bantuan kemanusiaan pasca konflik dari pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menambal kekosongan pasokan kebutuhan pokok masyarakat berdatangan. Pemerintah kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 april bersama bupati Maluku Tengah mendistrubusikan bantuan kepada negeri Sawai Masihulan Rumaolat dan Olong terbilang berjalan cukup efektif. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dari berbagai background memberikan bantuan baik fisik maupun non-fisik, begitu juga desa-desa tentangga seteluk dalam Negeri Sawai.

Dokumentasi bantuan sosial yang ditimbun

Harusnya TNI/POLRI proporsional terhadap kejadian ini sehingga tidak menambah eskalasi koflik masyarakat. Perlakuan ini kontradiktif dan tak sejalan dengan pernyataan kodim 1502 dalam pertemuan raja-raja dan kepala desa Seram Utara di Rumaolat yang dihelat pada kamis 14 april kemarin yang menyerukan sepakati perdamaian, tutur Albar Musiin.

Desas-desus masyarakat Sawai yang berjalanan saling menanyakan bantuan kontroversial dari pemerintah provinsi. Pasalnya bantuan yang dikirim dari pemerintah provinsi dilepaskan langsung oleh gubernur Maluku pada tanggal 20 april tak kunjung sampai ke alamat tujuan negeri Sawai dan desa Olong.

Rupanya Jalan darat yang di lalui oleh mobil operasi pembawa bantuan dari pemerintah di “Amputasi” di tengah jalan ke arah lain. Bagaimana bisa ? lalu apa tugas pihak keamanan TNI/POLRI yang mengawal penyaluran bantuan ? Akibatnya bantuan dibawah ke desa Besi dan jika ingin mengambilnya harus menempuh jalur laut.

Sedangkan bantuan kepada desa administratif Masihulan dan dusun Rumaolat dapat tersalurkan. Kekecewaan masyarakat tak terbendung, peristiwa ini dinilai sangat tidak proporsional dan timpang, fasilitas umum negara yang harus dirasakan oleh setiap warga negara serta kinerja TNI/POLRI, tidak profesional dan tidak adil kepada masyarakat Sawai dan Olong. Informasi yang kemudian diterima, bantuan yang “teramputasi” di tengah jalan disebabkan resistensi masyarakat Masihulan yang mengancam membakaran mobil pembawa bantuan jika bantuan masuk ke Sawai dan Olong.