Panji, Sang Perawat Demokrasi

Oleh Tony Rosyid – Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death for your right to say it.”

Ungkapan klasik dari Evelyn Beatrice Hall (The Friends of Voltaire, 1906) ini relevan untuk membaca fenomena Panji, seorang komika yang belakangan menjadi pusat perbincangan publik akibat kritik-kritiknya yang tajam terhadap dinamika sosial dan politik Indonesia. Reaksi yang muncul terhadap Panji bukan sekadar respons terhadap seorang pelawak, melainkan cerminan kondisi demokrasi kita saat ini, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan keberanian menyampaikan kebenaran.

Panji tidak sekadar melucu. Humor dalam penampilannya berfungsi sebagai alat pedagogis dan politik: membuka ruang diskusi terhadap fakta-fakta yang selama ini dianggap kabur, tabu, atau sekadar gosip. Dengan kecerdasan dan keberanian, Panji merangkai potongan informasi yang tersebar di publik menjadi narasi yang runtut, lugas dan mudah dipahami publik.

Di titik inilah Panji memainkan peran penting. Ia mengangkat apa yang sebelumnya hanya dibicarakan secara sembunyi-sembunyi ke ruang publik yang terbuka.

Banyak orang sebenarnya mengetahui fakta-fakta itu, tetapi memilih diam, entah karena takut, apatis, atau merasa tak berdaya. Panji membongkar kebisuan itu.

Sebagaimana kritik pada umumnya, respons terhadap Panji pun keras. Mereka yang merasa tersentuh, baik secara personal maupun institusional, merespons dengan kemarahan dan upaya pembungkaman. Panggung publik menjadi panas bukan karena fakta yang salah atau fitnah, melainkan karena fakta tersebut akhirnya diucapkan secara terang.

Menariknya, dan ini sisi yang paling mengkhawatirkan, bahwa serangan terhadap Panji jarang menyentuh substansi kritik. Yang dipersoalkan justru cara penyampaiannya. Di sinilah pola klasik pembungkaman kritik bekerja: ketika fakta sulit dibantah, maka gaya bicara dijadikan sasaran. Dalih etika, budaya ketimuran, dan kesopanan dimunculkan bukan untuk memperbaiki kualitas diskursus, melainkan untuk mengaburkan inti persoalan.

Pengaburan substansi dan kriminalisasi terhadap kritik serta upaya pelaporan hukum terhadap Panji memperjelas persoalan ini. Tuduhan fitnah mencuat, meskipun tidak ada yang berani membuktikan. Bahkan isu penistaan agama sempat diangkat. Namun, Majelis Ulama Indonesia kabarnya menolak tuduhan tersebut karena memang tidak ditemukan unsur penistaan agama.

Kegagalan untuk membuktikan kesalahan Panji menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada apa yang ia katakan, melainkan pada keberanian ia mengatakannya. Kritik Panji dianggap berbahaya karena membuka tabir yang selama ini ditutup rapat.

Dalam demokrasi yang sehat, figur seperti Panji justru dibutuhkan. Ia berperan sebagai pengganggu kenyamanan palsu, memaksa publik untuk berpikir, bersikap, dan tidak bersembunyi di balik apatisme. Kritik yang disampaikan Panji, meski membuat sebagian orang tidak nyaman, telah menjadi bagian dari mekanisme koreksi sosial dan politik.

Penolakan terhadap Panji dengan mengalihkan isu ke soal etika dan cara bicara pada akhirnya justru memperlihatkan ketakutan terhadap transparansi. Ketika substansi dikalahkan oleh sensitivitas semu, maka demokrasi sedang sekarat.

Fenomena Panji bukan sekadar tentang seorang komika yang kontroversial. Ia adalah cermin bagaimana kritik diperlakukan di negeri ini. Ketika kebenaran dianggap terlalu kasar untuk diucapkan, dan kejujuran dinilai tidak sopan, maka yang sesungguhnya terancam bukanlah etika, melainkan demokrasi itu sendiri.

Panji, disadari atau tidak, telah menjalankan peran penting yaitu merawat demokrasi dengan cara menggugat para perusak negeri.

Surakarta, 18 Januari 2026