Jakarta, Hariansemarang.id – Kaum muda yang tergabung dalam Indonesia Youth Democracy Institute mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk setop hamburkan anggaran Polri untuk membangun pencitraan Korps Bhayangkara dengan membayari survei-survei opini tentang citra Polri.
Menurut Indonesia Youth Democracy Institute, pencitraan Polri dengan cara itu justru tak bermanfaat bagi masyarakat.
“Survei indikator kepuasan institusi Polri sebanyak 80,20 persen hanya atas kinerja dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Seharusnya yang dilakukan indikator melalui penyelesaian berapa kasus yang diadukan masyarakat kepada institusi Polri yang sudah berhasil,” tutur Koordinator Indonesia Youth Democracy Institute, Alfonso, lewat siaran persnya, Rabu 22 Desember 2021.
Dia mengatakan, survei untuk institusi Polri diduga dilakukan hanya untuk menaikan anggaran Polri saat ini. Oleh karena itu, Alfonso mengatakan, peningkatan jumlah anggota personil Polri dari tahun ke tahun, tidak serta merta menurunkan jumlah kejahatan.
Alfonso menegaskan, peningkatan jumlah anggaran Polri, tidak didukung dengan prestasi organisasi Polri.
“Organisasi Polri masih dinilai korup. Salah satu contohnya modus SP3 atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan, diduga sebagai pintu korupsi di Korps Bhayangkara,” sebut Alfonso.
Menurutnya lagi, masih banyaknya ditemukan fakta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota Polri yang diduga dilakukan golongan pangkat terendah hingga tertinggi.
“Karena itu, kami menolak manuver politik anggaran yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit, yang menggunakan modus survei popularitas, yang kami duga untuk merasionalisasi penambahan anggaran Polri dari APBN,” ujar Alfonso.
Dia mengatakan Indonesia Youth Democracy Institute menolak segala bentuk upaya manuver politik yang dilakukan oleh Kapolri. “Karena kami duga tidak sesuai dengan tupoksi Polri sebagai penegak hukum,” tegasnya.
