Hariansemarang.id – Ada kabar baik ki lur buat biaya pendidikan sekolah bagi anak miskin dan kaum miskin. Kini anak miskin bisa sekolah gratis tis di sekolah swasta. Beneran lho, anak miskin sekolah gratis tanpa dipungut biaya ini itu di sekolah swasta.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap merealisasikan program sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta, pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026. Melalui program ini, anak miskin sekolah gratis di sekolah swasta dengan dibiayai penuh dari APBD Provinsi.
Dikutip dari laman Pemprov Jateng, Rabu (7/5/2025) program sekolah kemitraan itu untuk memberi kemudahan akses pendidikan, bagi anak lulusan SMP/ sederajat dengan kondisi khusus.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, kondisi khusus yang dimaksud antara lain berasal dari keluarga miskin, disabilitas, atau anak panti asuhan. Melalui program kemitraan, mereka dapat bersekolah di sekolah swasta, dengan biaya APBD Provinsi Jateng.
“Nah (biaya Pendidikan) anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apa pun, karena sudah dibiayai APBD,” kata dia, seusai menyampaikan paparan mengenai SPMB 2025, kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantor Gubernur, Selasa (6/5/2025).
Rencananya, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/ kota, digandeng dalam program sekolah kemitraan. Pemprov Jateng menargetkan mendapatkan 5.000 murid dengan kondisi khusus, bisa memanfaatkan program tersebut.
Lebih lanjut, Uswatun menerangkan, pihaknya menerapkan sejumlah syarat, untuk instansi pendidikan swasta yang mengikuti program sekolah kemitraan. Antara lain, minimal terakreditasi B, sarana dan prasarana pembelajarannya memadai, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta tidak melaksanakan SPMB secara mandiri khusus kuota daya tampung program kemitraan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyambut positif program sekolah kemitraan yang dirancang Disdikbud. Sebab, faktanya memang ada daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal Itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” ujarnya. (*)
