“Nyindir Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi” dalam Rapat Paripurna DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Dilaporkan ke MKD

Hariansemarang.id – Jumat, 22 Mei 2026, sejumlah warga negara, aktivis, dan praktisi hukum yang diinisiasi oleh Akbar Hatapayo, S.H., resmi mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad.

Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam Rapat Paripurna DPR RI memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam rapat itu, Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, turut hadir dan menyampaikan pidato mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro.

Usai menyampaikan pidato, Presiden Prabowo menyalami para pimpinan DPR RI. Di sela-sela momen tersebut, Prof. Sufmi Dasco diduga melontarkan kalimat, “Asal jangan teriak hidup Jokowi,” kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Ucapan tersebut kemudian terdengar di seluruh ruang sidang karena mikrofon di meja pimpinan DPR RI diketahui masih dalam keadaan aktif. Potongan video kejadian itu pun viral di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Menurut Akbar Hatapayo selaku pelapor, pernyataan tersebut dinilai tidak etis, tidak profesional, dan tidak mencerminkan sikap negarawan. Ia menilai candaan tersebut tidak pantas disampaikan dalam forum resmi rapat paripurna DPR RI karena mengandung kesan politis terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Hal ini dinilai dapat merendahkan marwah dan martabat lembaga DPR RI dalam forum resmi kenegaraan,” ujar Akbar.

Lebih lanjut, Akbar menegaskan bahwa tindakan tersebut diduga melanggar Kode Etik Anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9. Karena itu, pihaknya melaporkan peristiwa tersebut ke MKD DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menambahkan bahwa laporan ini merupakan bentuk kritik dan evaluasi terhadap lembaga legislatif agar tetap menjaga kehormatan serta profesionalitas sebagai representasi rakyat.

“Laporan ini tidak mewakili kepentingan politik pihak manapun. Ini murni inisiatif bersama sejumlah warga negara yang peduli terhadap marwah lembaga DPR RI,” tandasnya.