Merayakan atau Mengutuk Oligarki?

Oleh Dedi Setiadi (Dosen Universitas MH. Thamrin dan Pokja Banrehi)

Judul Asli: Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets

Judul Edisi Indonesia: Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia.

Penulis: Vedi R. Hadiz dan Richard Robison.

ISBN: 1134320280

Penerbit: LP3ES dan KITLV, Jakarta, 2004.

Jumlah hlm.: 325++

Ukuran buku: B5

Harga: 135.000,-

Mencandra pikiran dan projek Prabowo. Inilah riset utama Nusantara Centre selama satu tahun (Mei 2025-Mei 2026). Riset yang disusun dengan membandingkan semua buku karya Prabowo dengan lima buku utama terpilih: (1)The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, karya John J. Mearsheimer; (2)Konsolidasi Kebangsaan, karya Mochtar Pabottingi; (3)The End of The Free Market, karya Ian Bremmer; (4)Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia, karya Vedi R Hadiz dan Richard Robison; (5)Ekonomi Politik Pancasila, karya Yudhie Haryono, dkk. Perbandingan isi buku-buku ini juga menjadi sumber utama lahirnya rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional yang sedang bergulir di masyarakat.

Artikel ini merupakan resensi dari buku keempat. Buku yang kami baca beramai-ramai saat menyusun naskah akademik undang-undang perekonomian nasional. Ya. Libur tahun baru Islam atau Muharam selalu menjadi kesempatan baik untuk pulang ke kampung halaman. Di sela suasana yang lebih tenang, saya menyempatkan diri meninjau beberapa sawah yang menjadi bagian dari aktivitas usaha keluarga. Menyusuri pematang yang menghijau, menikmati udara pedesaan yang segar, dan memandang hamparan lahan yang dahulu menjadi kebanggaan daerah, menghadirkan banyak pertanyaan tentang perubahan yang sedang berlangsung.

Sebagian lahan pertanian kini beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, atau proyek investasi berskala besar. Sawah yang dahulu menjadi simbol ketahanan pangan perlahan menyusut, sementara petani sebagai pengelola utama sering kali hanya menjadi penonton dalam proses perubahan tersebut. Pada momen itulah isi buku Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia karya Vedi R. Hadiz dan Richard Robison terasa sangat relevan untuk dibaca kembali.

Buku yang diterbitkan LP3ES dan KITLV ini merupakan terjemahan dari Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, salah satu karya penting dalam kajian ekonomi politik Indonesia. Para penulis menyusun pembahasannya secara sistematis dengan menelusuri perjalanan struktur kekuasaan sejak masa pembentukan negara, penguatan rezim Orde Baru, hingga transformasinya pada era Reformasi dan liberalisasi pasar. Melalui analisis yang mendalam, pembaca diajak memahami bagaimana hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi dibangun, siapa saja aktor yang berperan di dalamnya, serta bagaimana struktur tersebut mampu bertahan meskipun rezim pemerintahan telah berganti.

Hadiz dan Robison menantang pandangan umum mengenai keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Banyak kalangan menilai keberhasilan swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa itu sebagai hasil dari kapasitas negara yang kuat dan efektif. Sebaliknya, menurut kedua penulis, di balik berbagai capaian tersebut terdapat jaringan kekuasaan yang membentuk sistem oligarki, yakni hubungan erat antara elite politik, birokrasi, dan kelompok pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dalam perspektif ini, kebijakan pembangunan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan dan memperluas kontrol politik serta ekonomi.

Bagi saya, perubahan fungsi sawah yang kini banyak terjadi menjadi lebih mudah dipahami setelah membaca buku ini. Lahan pertanian tidak lagi sekadar dipandang sebagai sumber produksi pangan, melainkan juga sebagai aset ekonomi dan politik yang menjadi objek perebutan berbagai kepentingan. Perubahan tata guna lahan yang terjadi di banyak daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang mengatur akses terhadap tanah, investasi, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya.

Ketika krisis ekonomi Asia melanda pada 1997 dan rezim Orde Baru runtuh setahun kemudian, banyak pihak berharap demokrasi akan membawa perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Namun, salah satu argumen utama buku ini adalah bahwa oligarki tidak ikut runtuh bersama jatuhnya Soeharto. Struktur tersebut justru mampu beradaptasi dengan lingkungan politik yang baru. Kekuasaan yang sebelumnya terkonsentrasi pada lingkaran tertentu kemudian menyebar ke partai politik, parlemen, pemerintah daerah, birokrasi, dan berbagai institusi lainnya tanpa mengubah pola dasarnya.

Menurut Hadiz dan Robison, liberalisasi pasar yang diharapkan menciptakan kompetisi yang lebih terbuka justru sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang telah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Akibatnya, proses demokratisasi tidak selalu menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Bentuknya “hanya” berubah, tetapi aktor dominan dan pola penguasaan sumber dayanya kerap tetap bertahan. Rubah kulit, tak berubah isi.

Sebagai seseorang yang berlatar belakang Teknologi Informasi, saya mengakui bahwa membaca buku ini bukanlah pengalaman yang mudah. Bahasa yang digunakan cukup akademik dengan berbagai konsep seperti oligarki, akumulasi modal, reproduksi kekuasaan, dan transformasi struktural. Berbeda dengan bidang teknologi yang banyak bergantung pada data, angka, dan sistem yang dapat diukur secara langsung, ekonomi politik lebih banyak berbicara tentang relasi antaraktor, kepentingan, dan proses historis yang berlangsung dalam rentang waktu panjang.

Meski demikian, justru di situlah letak nilai penting buku ini. Jika dalam dunia teknologi informasi kita memahami bahwa keluaran suatu sistem sangat ditentukan oleh desain dan struktur inti yang membangunnya, maka buku ini menunjukkan bahwa prinsip serupa berlaku dalam kehidupan bernegara. Pergantian pemimpin, perubahan regulasi, bahkan perubahan sistem politik tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti apabila struktur kekuasaan yang mendasarinya tetap sama.

Pengalaman melihat langsung perubahan lanskap pertanian di kampung halaman membuat argumen tersebut terasa semakin nyata. Sawah yang terus berkurang, meningkatnya nilai tanah, serta masuknya berbagai kepentingan ekonomi ke wilayah pedesaan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan bagian dari dinamika yang lebih besar mengenai bagaimana kekuasaan, modal, dan kebijakan publik saling berinteraksi dalam menentukan arah pembangunan.

Pada akhirnya, Organisasi Kekuasaan di Indonesia bukan sekadar buku tentang politik atau ekonomi. Buku ini merupakan upaya untuk menjelaskan mengapa perubahan rezim, pertumbuhan ekonomi, dan demokratisasi belum tentu menghasilkan perubahan yang setara bagi seluruh warga negara. Melalui karya ini, pembaca diajak memahami bahwa di balik setiap kebijakan, proyek pembangunan, dan perubahan ekonomi, selalu terdapat struktur kekuasaan yang bekerja. Selama struktur tersebut belum benar-benar terbuka, akuntabel, dan berkeadilan, perubahan zaman belum tentu diikuti oleh perubahan nasib bagi banyak orang.

Dalam kesadaran tersebut, presiden Prabowo terlihat sedang berusaha “balik arah.” Lewat buku, pidato, lobi dan perundangan, ia seperti sedang berusaha keras agar oligarki hitam yang menjajah kita bisa diakhiri. Ia berkata, “mari kita akhiri serakahnomics yang sudah membuat derita berkepanjangan.” Semoga mestakung.(*)