Komisi IX DPR RI Minta Penanganan Kasus Vaksin Palsu Harus Menyeluruh
Rabu, 20 Juli 2016, 15:13:00 WIB
![]() |
| Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Amelia Anggraini |
Jakarta, Harianjateng.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Amelia Anggraini menyatakan pemerintah harus lakukan upaya penanganan yang lebih menyeluruh terhadap kasus vaksin palsu.
“Pertama, jaringan produksi dan distribusi vaksin palsu harus terus dilacak dan dibongkar,” kata Amelia di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Selasa (20/7/2016).
Sebab, menurut Amelia, seperti kasus-kasus lain, fenomena vaksin palsu juga seperti puncak gunung es. Banyak oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa. Tidak hanya vaksin, pengemasan ulang obat-obat kadaluwarsa pun menjadi salah satu modus mencari keuntungan dari para oknum.
Karena itu, revisi UU tentang BPOM mendesak adanya agar badan pengawas obat dan makanan ini semakin bertaring.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga wajib memberikan panduan kepada masyarakat yang menjadi korban vaksin palsu ini. Selanjutnya pemerintah bisa mengambil langkah rehabilitasi.
“Pemberian vaksin ulang secara gratis adalah langkah tepat yang harus dilanjutkan di semua tempat yang dicurigai menjadi lokus pemberian vaksin palsu,” tuturnya.
Selain itu legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak mengambil langkah yang anarkis.
Menurutnya, aparat kepolisian harus ditempatkan di semua RS yang telah diumumkan sebagai lokasi yang terindikasi pemakai vaksin palsu. Selebihnya, diharapkan kepada Komisi IX agar segera dalam waktu dekat menggelar rapat kembali dengan Menkes dan Kepolisian.
“Setelah itu konferensi pers bersama untuk menenangkan masyarakat,” imbuhnya. (Red-HJ99).
Berita terkait
Prabowo Bilang KDMP Ada, Fix Tak...
Gus Rozin Siap Maju Jadi Calon...
Dari Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo ke Prabowonomic
Tim Pengabdian UNNES Gelar Edukasi Parenting...
Awasi Pleno PDPB TW II, Masukan...
Wisuda ke-32 INISNU, Rektor Laporkan Lonjakan...
Berita Terbaru
Prabowo Bilang KDMP Ada, Fix Tak...
Saat Kedaulatan Ekopol Kita Rentan
