Mengapa Cepu Lebih Terkenal dari Blora?

Salah satu tugu di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Blora, Harian Jateng  – Mengapa Cepu lebih terkenal dari Blora? Pertanyaan ini selalu terlintas bagi warga asli Kabupaten Blora maupun luar Blora. Sebab, selama ini memang Kecamatan Cepu lebih dikenal daripada Blora, khususnya di wilayah Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Lamongan dan lainnya.

Bahkan, tak jarang banyak media massa menulis salah fatal. Pasalnya, banyak yang mengira bahwa Cepu adalah bagian dari Jawa Timur, bahkan Blora sendiri pun sering disebut bagian dari kabupaten di Jawa Timur karena secara geografis memang perbatasan antarkabupaten sekaligus antarprovinsi.

Menanggapi hal itu, Ketua Keluarga Mahasiswa Blora (Kamaba) Yogyakarta, Bahtiar Rizal Ainunnidhom, kemarin, mengatakan bahwa sebenarnya jika ingin membedah hal itu perlu diskusi panjang dan penelitian mendalam.

“Sebelumnya Fakhruddin Aziz kakak saya pernah mengulas hal itu. Antara lain karen SDA (Migas) sehingga ada nama Blok Cepu yang kerap dimuat media dan pelajaran. Tidak mengherankan sejak zaman Belanda nama cepu lebih dikenal daripada Blora,” ungkap dia kepada harianjateng.com.

Tapi jauh sebelum zaman Belanda, lanjut dia, Cepu ternyata menjadi tempat penting. “Zaman kerajaan, Cepu sebagai pusat pemerintahan Jipang Panolan, sedangkan Blora sebagai wilayah kekuasaan yang diperebutkan Jipang dan Pajang,” ungkap pria tersebut.

Selain itu, lanjut dia, secara geografis Cepu lebih strategis. “Berada di jalur ekonomi, penghubung antar kabupaten dan provinsi. Berbeda dengan pusat Kabupaten Blora, maka tidak mengherankan jika Cepu lebih terkenal daripada Blora,” imbuh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tersebut.

Akan tetapi, sebagai aktivis mahasiswa, pihaknya berharap jangan sampai dengan keunggulan Cepu, muncul sikap primordialis.

“Bagaimanapun juga Cepu tetap bagian dari Blora, kebanggaan nama Cepu kebanggaan bersama,” papar dia.

Ia pun tidak setuju jika belakangan ada isu-isu Cepu memisahkan diri sebagai kabupaten sendiri dan melepas dari Blora.

“Ada dua kemungkinan, hal itu bisa karen kepentingan berkuasa atau kemandirian. Bisa juga karen keduanya, kepentingan untuk berkuasa menjadikan legitimasi kemandirian. Blora tidak dapat DBH Blok Cepu karena terjegal UU semakin memperkeruh keadaan, bisa-bisa semakin memperkuat keyakinan Cepu sebagai daerah penghasil untuk memisahkan diri,” jelas dia.

Tapi jika Cepu memisahkan diri untuk menjadi daerah otonomi, lanjut dia, juga belum tentu dalam keadaan baik seperti saat ini. SDA (Migas, hutan) dikuasai negara, katanya, daerah hanya mendpatkan bagi hasil.

Biasanya, lanjut dia, muncul keinginan memisah karena kesejahteraan dan pemisahan dianggap jalan terbaik menuju ksejahteraan.

“Selama wong Cepu diwongke, Insyaallah aman. Lebih diperhatikan terkait pembangunan dan pembagian. Hemat saya, perlu ada revisi UU DBH, sehingga Blora termasuk Cepu sebagai penghasil dan terdampak mendapat bagian.

Cepu terletak di perbatasan juga cukup mengkhawatirkan, ungkap dia, bisa-bisa mereka lebih nyaman dengan Bojonegoro yang lebih maju daripada Blora.

Akan tetapi, sebagai aktivis, pihaknya mendukung Cepu dan Blora tetap menyatu dan tidak terpisahkan. Sebab, Cepu adalah Blora dan Blora adalah kabupatennya Cepu. Intinya, Cepu dan Blora adalah satu tak terpisahkan. (Red-HB13/Foto: Harian Blora).