Presiden DPP KAI Setujui Iuran BPJS Naik

Presiden DPP KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA.

Kudus, Harian Jateng – Iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dipastikan akan naik per 1 April 2016. Pro-kontra pun mengemuka merespons kepastian kenaikan tersebut.

Salah satu yang pro (setuju) dengan adanya kenaikan iuran tersebut adalah Presiden DPP KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. Dia mengemukakan hal itu usai melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Universitas Muria Kudus (UMK) pada Rabu (23/3/2016).

‘’Saya setuju iuran BPJS dinaikkan,’’ tegasnya yang saat itu didampingi antara lain Dr. Suparnyo SH. MS. (Rektor), Drs. Muh Syafei M.Pd. (Wakil Rektor IV), dan Dr. Sukresno SH. M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum).

Dia pun mengemukakan alasan tersendiri dengan menyetujui adanya kenaikan iuran BPJS. ‘’Biar pelayanannya dinaikkan (menjadi lebih baik-Red),’’ tegasnya. ‘’Kalau iuran sudah naik, masyarakat berhak meminta pelayanan yang baik,’’ lanjutnya.

Tjoetjoe Sandjaja Hernanto pun siap mengawal dan mengadvokasi masyarakat jika setelah iuran BPJS naik, namun pelayanan tidak lebih baik. ‘’KAI siap mengawal jika setelah iuran naik, pelayanan masih tidak lebih baik,’’ tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum, Sukresno menimpali, pihaknya juga siap mengawal agar pelayanan BPJS lebih baik jika iuran dinaikkan. ‘’Fakultas Hukum UMK juga siap melakukan pengawalan terkait adanya kenaikan iuran BPJS,’’ ungkapnya.

Selain itu, katanya, pihak Fakultas Hukum juga membuka pintu lebar-lebar jika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait BPJS. ‘’Masyarakat yang ingin mengadu ke Fakultas Hukum UMK bisa melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Bakobakum),’’ tuturnya. (Red-HJ99/Eros).