HMI Guncang DPRD Semarang: Audit Pemkot Sekarang atau Gagal Jalankan Fungsi!

Hariansemarang.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Semarang sebagai bentuk desakan serius terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Dalam pertemuan tersebut, HMI menegaskan bahwa kondisi Kota Semarang saat ini membutuhkan tindakan nyata dari lembaga legislatif, bukan sekadar pernyataan formalitas tanpa langkah lanjutan.

Audiensi tersebut diterima oleh Suharsono selaku pimpinan DPRD Kota Semarang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Momentum ini dimanfaatkan HMI Cabang Semarang untuk menyerahkan kajian kritis berbasis data yang berisi berbagai catatan penting mengenai persoalan integritas, efektivitas kebijakan, hingga lemahnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Kajian tersebut berjudul Penguatan Kolaborasi Multi-Aktor dalam Mendorong Integritas Pemerintah Kota Semarang. Dokumen ini disusun secara kolektif oleh jajaran pengurus HMI Cabang Semarang dengan mengacu pada data lapangan, regulasi yang berlaku, serta berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kajian ini menjadi bentuk keseriusan mahasiswa dalam menghadirkan kritik yang konstruktif dan berbasis argumentasi.

Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Nabil Mualif menegaskan bahwa kehadiran HMI bukan untuk menyampaikan keluhan semata. Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menagih komitmen pemerintah terhadap amanah publik yang selama ini dinilai sering diabaikan. Ia menyebut bahwa masyarakat membutuhkan keberpihakan nyata dari para pemangku kebijakan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Politik Demokrasi HMI Cabang Semarang, Thoriq Zhafar menyampaikan bahwa DPRD seharusnya menjadi garda terdepan demokrasi perwakilan masyarakat. Fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran harus dijalankan secara maksimal agar roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut HMI, lemahnya kontrol politik terhadap eksekutif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang merugikan masyarakat. Karena itu, DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berbagai kritik publik yang terus bermunculan. Lembaga legislatif dituntut berani mengambil posisi tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Suharsono menyatakan apresiasinya atas penyampaian kajian dari HMI. Ia menilai langkah mahasiswa merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Menurutnya, partisipasi kelompok intelektual seperti mahasiswa sangat dibutuhkan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik dan pengawasan pemerintahan.

Meski demikian, HMI menegaskan bahwa apresiasi saja tidak cukup. Mereka mendesak DPRD Kota Semarang segera mengambil langkah konkret berupa audit menyeluruh terhadap Pemerintah Kota Semarang. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan, penggunaan anggaran, dan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

HMI juga menilai bahwa Kota Semarang sebagai wajah ibu kota Jawa Tengah harus dijaga marwah dan kualitas pelayanannya. Sebagai kota strategis, Semarang seharusnya menjadi contoh pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui audiensi ini, HMI Cabang Semarang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis dan independen. Mereka berharap DPRD mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan langkah nyata, sebab krisis yang terjadi hari ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan janji maupun klarifikasi normatif semata.