Ramson Siagian Komentari KIS Tak Aktif di Pemalang

Ramson Siagian MBA anggota DPR-RI komisi VII dari Partai Gerindra Dapil Jateng X( Sepuluh)

Pemalang, Harian Jateng – Ribuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang tidak aktif. Banyak warga mengeluh karena kejadian tersebut, ditambah lagi kesehatan menjadi syarat utama untuk hidup.

Dengan banyaknya keluhan masyarakat di dapil X Jateng (Kab. Pemalang, Kab/Kota Pekalongan, Kab. Batang) yang mengeluh adanya kartu KIS( kartu Indonesia Sehat) yang tidak aktif mendapat respon dari Ramson Siagian MBA anggota DPR-RI komisi VII dari Partai Gerindra dapil Jateng X (Sepuluh) ketika dijumpai dalam acara sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika di Balai Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jum’at (26/2/2016) iku berkomentar.

“Permasalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika berobat ke Rumah Sakit padahal warga benar-benar membutuhkan, ini kami perjuangkan,” ujar dia kepada wartawan Harian Jateng.
Warga juga harus membantu tim kami, lanjut dia, untuk mengumpulkan foto copy kartu KIS tersebut dan selanjutnya akan dijadikan bukti untuk disampaikan menteri kesehatan.

Bung Ramson (panggilan akrabnya) juga mengatakan anggaran untuk KIS itu sudah ada namun kenapa praktek dilapangan mengalami kendala, dirinya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memberikan informasi.

Sementara itu, Suroso anggota DPRD Dapil 4 Komisi D dari Partai Gerindra Pemalang Selasa (1/3/2016) di kantor fraksinya mengatakan bahwa total seluruh Indonesia ada 1,7 juta kartu KIS yang Non Aktifkan dan di Kabupaten Pemalang ada 54 ribu KIS yang dinonaktifkan hal tersebut adalah kebijakan pemerintahan pusat.

“Dan ketika diterapkan di masyarakat bawah sangat dilematis apalagi tidak ada sosialisasi kemasyarakat, ini menjadi tragedi nasional tidak hanya di Kabupaten Pemalang,” tandasnya.

Suroso juga mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan rekan-rekan Komisi D untuk mengundang SKPD yang terkait dengan pengadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).(Red-HJ99/Joko Longkeyang).