Suasana seminar nasional, Selasa (27/10/2015).

Semarang, Harian Jateng – Program dana desa tak bolah dipolitisasi oleh Partai Politik. Hal itu diungkapkan Rosnadi Padjung Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (27/10/2015) dalam seminar nasional bertajuk “Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa” di aula lantai VII Bank Jateng, Jalan Pemuda Semarang.

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan program dana desa yang dikhawatirkan Rosnadi tidak tepat sasaran.

Pihaknya dalam seminar yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) dan Bank Jateng tersebut, melarang Parpol untuk ikut campur dalam program dana desa.

Kementerian, kata Rosnadi, secara administrasi akan mengirim peringatan kepada pimpinan Parpol untuk tidak mempolitisir program dana desa.

Pendamping dana desa, lanjut dia, adalah orang-orang yang rekrut oleh Kementerian Desa, bukan oleh partai politik.

“Oleh karena itu status mereka adalah orang yang dipekerjakan oleh Kementerian Desa,” ujar Rosnadi dalam seminar yang dipandu Agus Toto Widyatmoko Wapemred Suara Merdeka tersebut.

Dalam seminar tersebut, hadir pula sebagai pembicara Prof FX Soegiyanto guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Sarjoko pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng. (Red-HJ12/Foto: Dli/Harian Jateng).

Suasana seminar nasional, Selasa (27/10/2015).

Semarang, Harian Jateng – Program dana desa tak bolah dipolitisasi oleh Partai Politik. Hal itu diungkapkan Rosnadi Padjung Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (27/10/2015) dalam seminar nasional bertajuk “Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa” di aula lantai VII Bank Jateng, Jalan Pemuda Semarang.

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan program dana desa yang dikhawatirkan Rosnadi tidak tepat sasaran.

Pihaknya dalam seminar yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) dan Bank Jateng tersebut, melarang Parpol untuk ikut campur dalam program dana desa.

Kementerian, kata Rosnadi, secara administrasi akan mengirim peringatan kepada pimpinan Parpol untuk tidak mempolitisir program dana desa.

Pendamping dana desa, lanjut dia, adalah orang-orang yang rekrut oleh Kementerian Desa, bukan oleh partai politik.

“Oleh karena itu status mereka adalah orang yang dipekerjakan oleh Kementerian Desa,” ujar Rosnadi dalam seminar yang dipandu Agus Toto Widyatmoko Wapemred Suara Merdeka tersebut.

Dalam seminar tersebut, hadir pula sebagai pembicara Prof FX Soegiyanto guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Sarjoko pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng. (Red-HJ12/Foto: Dli/Harian Jateng).