Ideologi Politik dan Pengaruh Terhadap Sistem Pemerintah Maluku

Hariansemarang.id-Pengaruh politik terhadap sistem pemerintahan di maluku, khusunya dalam konteks studi kasus ini terhadap pemekaran provinsi kepulauan, ini merupakan isu yang kompleks bagi masyarakat maluku bahkan sampai pada pemerintah pusat, pemerintah maluku harus berperang penting dalam membahas masa depan masyarakat maluku saat ini.

Dalam konteks ini pertarungan ideologi seringkali memandang tidak sama terhadap pemahaman sehingga memperlambat pemekaran provinsi kepulauan, kalau kita membaca geografi wilaya maluku cukup memadai dalam sumber daya mausia ( SDM ), berbicara masalah pemekaran Provinsi kepulau pemerintah maluku harus memperjuangkan RUU Daearah kepulauan, karena harus juga dihitung dalam rumus alokasi anggaranya, bukan sekdara hanya pada titik daratan saja.

Permasalahan yang rumit saat ini bagi keterlambatan pemekarang Provinsi ini atas keterlambatan dalam merespon kebutuhan masyarakat di pulau-pulau luar belum mampu di akomodi sehingga pembahasan oersoalan pemekaran provinsi kepulauan masih di tunda.

Pemerintah pusat saat ini masih membahas terkait pemekaran Provinsi kepulauan dan pemerinta pusat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran daerakarena beban APBN, kadang kala isu pemekaran digunakan oleh aktor politik lokal sebagai komoditas kampaye untuk mendapatkan simpatisan massa.

Ideologo politik saat ini bergerak pada arah penguatan identitas, inilah harus di perjuangkan oleh pemerintah daerah harus mendorong agar percepatan di bahas dalam memekarkan provinsi kepulauan, pemerintah maluku harus memprioritaskan dalam membahas isu ini di tingkat pusat.

Strategi pemekaran provinsi kepulauan ( seperti dalam studi kasus maluku tenggara raya atau provinsi kepulauan) bukan sekedar hanya pembagian wilaya secara administratif, melainkan ini sebuah bentuk perjuangan masyarakat maluku dalam membangun berbasis daratan menjadi berbasis kepulauan . strategi ini fokus pada pemenuhan hukum UU No.23 tahun20114 tentang pemerintah daerah, mendorong RUU Daerah kepulauan, kalau dilihat harus mendesak untuk mengesahkan RUU Daerah kepulauan sebagai payung hukum khusus terhadap wilaya laut dihitung dalam formula lalokasi dana umum  ( DAU ).

Pemenuhan syarat administratif untuk memastikan adanya persetujuan, bersama antara DPRD kabupate/kota serta persetujuan DPRD Provinsi, dengan mengingat adanya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat doperlukan pendekatan yang kuat untuk mencapai tujuan pemekaran, kalau di baca tentang geopolitiknya perbtasan maluku karena perbatasan secara langsung dengan australia dan timor leste.

Peran pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sangat menetukan cita cita pemekaran provinsi kepulauan seperti maluku, tenggara raya akan tetap menjadi wacana yang nyata, dalam sistem ketatanegaraan indonesia, pemerintah memiliki peran sebagai regulato,fsilitator, sekaligus eksekutor dalam mewujudkan cita cita pemekaran provinsi, pemerintah pusat memegang kunci utama dalam kebijakan naisonal yang menadi perang penting yang sangat signifilkat adalah mempercepat pengesahan RUU Daerah kepulauanini akan mengubah standara penghitugan anggaran (DAU ) yang selama ini hanya ini bebrbasis jumlah penduduk dan luas daratan , yang menjadi berbasic lautan, ini pemekaran provinsis kepulauan akan sulit mandiri secara finansial..