DEGRADASI INTEGRITAS DAN URGENSI REFORMASI PENGAWASAN HAKIM DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH (PERIODE 2025-2026)

Peradilan yang bersih merupakan syarat absolut bagi tegaknya kedaulatan hukum (supremacy of law). Sebagai personifikasi keadilan Tuhan di dunia, seorang hakim memikul beban moral yang melampaui formalitas perundang-undangan. Namun, tinjauan mendalam pada periode 2025 hingga April 2026 menyingkap tabir krisis integritas yang mengkhawatirkan di wilayah hukum Jawa Tengah. Pelanggaran etika yang terjadi bukan sekadar residu kedisiplinan administratif, melainkan ancaman eksistensial terhadap kepercayaan publik (public trust).

Kewibawaan institusi peradilan secara kausalitas bergantung pada standar moralitas individu hakim. Ketika seorang hakim mencederai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), ia tidak hanya meruntuhkan martabat dirinya, tetapi juga menggoyahkan fondasi negara hukum.

Transparansi dalam refleksi kinerja akhir tahun merupakan mekanisme akuntabilitas yang krusial untuk mencegah malpraktik yudisial. Dalam laporan kinerja 2025 yang dipublikasikan pada April 2026, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menunjukkan keterbukaan yang pahit mengenai kondisi internal korps hakim di wilayahnya.

Kasus yang melibatkan hakim senior berinisial MH (65 tahun) di Jawa Tengah mewakili krisis integritas paling akut dalam periode ini. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik biasa, melainkan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa di lingkungan peradilan.

fenomena ini menunjukkan kegagalan internalisasi PERMA No. 3 Tahun 2017. reviktimisasi terjadi karena hakim dan otoritas pengawas kekurangan perspektif gender. Pembiaran terhadap MH adalah bentuk pembenaran terhadap lingkungan kerja yang toksik dan berbahaya bagi perempuan di institusi penegak hukum.
kendala utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada eksekusi rekomendasi KY oleh MA. Dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, transparansi MA diuji. Kolaborasi antara KY dan MA seharusnya bersifat simbiosis-mutualisme, bukan saling menegasikan melalui birokrasi yang tertutup.

Rentetan pelanggaran di wilayah hukum Jawa Tengah mulai dari sanksi disiplin bagi 17 pejabat, kasus asusila HB, hingga dugaan kekerasan seksual MH adalah alarm keras bagi marwah peradilan Indonesia. Integritas tidak mengenal kompromi dan tidak boleh tunduk pada senioritas atau masa pensiun.

Desakan Sidang MKH Segera: Mahkamah Agung harus segera menindaklanjuti rekomendasi KY terkait Hakim MH sebelum Mei 2026. Pensiun tidak boleh dijadikan pintu keluar (escape route) dari pertanggungjawaban etika.

Audit Perspektif Gender: Mengimplementasikan PERMA 3/2017 secara substantif dalam perilaku organisasi pengadilan untuk mencegah reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Transparansi Eksekusi Rekomendasi: mekanisme publikasi status rekomendasi KY di Mahkamah Agung untuk menghindari persepsi adanya “penyelesaian diam-diam” dalam kasus pelanggaran berat

Zero Tolerance pada Pelanggaran Asusila dan Transaksional: Mempertahankan standar sanksi berat bagi pelanggaran moralitas guna menjaga kepercayaan masyarakat yang kian tergerus.