Sensus Kurban, Potret Birokrasi

Oleh V. Listanto

Setiap tahun, umat Muslim di Indonesia selalu menyambut Iduladha dengan penuh sukacita. Momentum ibadah kurban ini senantiasa kita maknai sebagai simbol ketakwaan, solidaritas sosial, dan tentu saja: momen “nyate bareng”. Namun, seiring padatnya mobilitas masyarakat urban dan berkembangnya zaman, mengelola kegiatan kurban tidak bisa lagi memakai jurus lama atau sekadar berjalan otomatis (business as usual) seperti yang sudah-sudah. Sebab, niat baik saja tidak cukup jika tidak dikawal oleh manajemen yang rapi.

Di sinilah pentingnya sebuah terobosan kecil yang sering kita sepelekan, yaitu “akurasi data”. Di kawasan pemukiman yang sudah mulai padat penduduknya, manajemen kurban yang modern justru dimulai dari hal-hal sederhana sebelum hari-H penyembelihan.

Ironi Daging Busuk di Depan Pagar
Sebagai contoh konkret di tingkat rukun tetangga (RT), panitia kurban mencoba berinovasi dengan menyebarkan formulir digital via grup WhatsApp. Isinya sangat mendasar: meminta warga mengisi nama, alamat, kepastian apakah mereka berada di rumah saat pembagian, serta kesediaan untuk menjadi relawan panitia. Lewat formulir ini, panitia ingin memetakan kebutuhan personel nantinya di lapangan dan merancang jalur distribusi daging agar seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sayangnya, kenyataan di lapangan sering kali melahirkan cerita jenaka sekaligus miris. Akibat pembagian yang masih mengandalkan sistem “kira-kira”, sering terjadi salah sasaran atau buang-buang waktu. Pengalaman pahit yang kerap berulang adalah ketika panitia mengantarkan paket daging ke rumah warga yang ternyata sedang mudik atau bepergian tanpa konfirmasi. Karena rumah kosong, bingkisan daging akhirnya digantung begitu saja di depan pagar. Hasil akhir bisa ditebak: daging membusuk, lalat berdatangan, dan mubazir karena esensi berbagi menjadi sia-sia. Sebuah ironi besar yang lahir hanya karena ketiadaan konfirmasi data yang valid.

Musuh Utama: Mindset “Zaman Mbiyen Ngono“
Anehnya, meminta warga untuk mengisi formulir daring tersebut ternyata jauh lebih menantang daripada menyembelih hewan kurban itu sendiri. Kendalanya jelas bukan karena warga gagap teknologi (gaptek) atau tidak punya gawai pintar (smartphone). Kita tahu, di kawasan urban dari anak muda hingga lansia saat ini hampir semuanya aktif berselancar di media sosial dan melek teknologi.

Masalah utamanya ada pada pola pikir (mindset). Karena menganggap ritual kurban adalah tradisi tahunan yang rutin, sebagian warga merasa pengisian data digital adalah aktivitas yang tidak berguna, merepotkan, dan terlalu birokratis. “Ah, cuma urusan daging kurban saja kok pakai isi formulir segala,” mungkin begitu pikir mereka.

Dampaknya, panitia harus berulang kali mengemis data di grup percakapan warga. Fenomena klasik pun terjadi: ketika tenggat waktu pengisian sudah ditutup dan panitia mulai memotong hewan, barulah gelombang warga menyusul berdatangan meminta namanya dimasukkan. Keengganan berpartisipasi dalam hal kecil ini adalah potret nyata betapa sulitnya masyarakat kita diajak mengubah kebiasaan lama. Padahal, jika formulir itu diisi tepat waktu, panitia tahu persis berapa jumlah tenaga yang siap membantu dan ke mana saja paket daging harus didistribusikan, dan apabila masih ada sisa panitia siap untuk mendistribusikan kepada yang lebih berhak.

Cermin Kecil Menuju Good Governance
Jika ditarik ke benang merah yang lebih luas, potret mikro dari urusan sensus kurban tingkat RT ini sebenarnya adalah cerminan dari wajah birokrasi dan pembangunan negara kita. Sebagai warga negara, kita sangat lantang menuntut pemerintah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Tidak jarang komplain dan makian di media sosial muncul ketika bantuan sosial (bansos) salah sasaran, atau program nasional mandek akibat sengkarut data yang tumpang tindih.

Namun, kita sering lupa bahwa muara dari good governance tersebut tidak serta merta dikontrol dari atas. Sistem yang canggih di level kementerian akan lumpuh jika tingkat partisipasi masyarakat di level paling bawah justru nihil. Pemerintah yang berbasis data (data-driven government) mustahil terwujud tanpa adanya masyarakat yang sadar akan pentingnya data (data-literate society). Data makro negara yang akurat itu sejatinya dipasok dari kejujuran dan kerelaan masyarakat yang mau mengisi data mikro di tingkat paling bawah.

Kurbankan Ego
Ibadah kurban mengajarkan kita tentang arti keikhlasan untuk merelakan sesuatu demi kemaslahatan bersama. Di era digital ini, mari kita perluas esensi pengorbanan tersebut: mengorbankan sedikit waktu, ego, dan rasa malas kita untuk mengisi data yang valid. Perubahan besar menuju Indonesia yang maju tidak selalu harus dimulai dari kebijakan berbelit-belit di gedung DPR, melainkan bisa sesederhana dengan bermasyarakat aktif di tempat kita tinggal.

-V. Listanto, Peneliti Pusat Riset Pendidikan, BRIN.