Hariansemarang.id – KPU Banjarnegara mengelar konsolidasi jajaran adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk antisipasi potensi perselisihan hasil Pemilu 2024.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banjarnegara, M. Kholil Sa’roni mengatakan tahapan penetapan hasil Pemilu seringkali menimbulkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara antara KPU dan peserta Pemilu atau Pasangan Calon.
Kholil mengatakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan ruang bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memperoleh kepastian hukum dan/atau keadilan yang berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu.
“Selain itu, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi, menjamin terciptanya keadilan, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Kholil Sa’roni dalam keterangan tertulisnya, 8 Februari 2024.
Dia mengatakan, mekanisme penyelesaian perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu berdasar pada Pasal 473 sampai Pasal 475 Undang-Undang Pemilu.
Dalam pasal tersebut, pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon atau Calon terpilih.
“Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak Termohon dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, memerlukan data atau dokumen yang berada di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta perlu melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,” katanya.
Untuk itu, mengantisipasi proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang terbatas waktu, maka KPU Banjarnegara menggelar penyusunan dokumen penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitus dengan efektif dan efisien.
“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Divisi yang membidangi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Banjarnegara melakukan Konsolidasi dengan jajaran badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.(*)
